Tolong ya jelaskan tindakan presiden soekarno setelah mendengar kabar mengenai pembentukan pemerintah revolusioner republik indonesia di sumatra barat

Jawaban pendek atau to the point

Tindakan Presiden Soekarno setelah mendengar kabar mengenai Pembentukan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia di Sumatra Barat adalah segera mengeluarkan Keputusan Presiden No.200/1956 pada tanggal 24 Desember 1956 yang isinya menyatakan bahwa Karesidenan Sumatera Timur dan Tapanuli, serta semua perairan yang mengelilingnya dinyatakan dalam darurat perang (SOB).  

Jawaban panjang  
Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) merupakan salah satu gerakan perlawanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah di daerah Sumatera dengan pemerintah pusat Republik Indonesia yang dideklarasikan pada tanggal 15 Februari Tahun 1958 melalui dikeluarkannya ultimatum oleh Dewan Perjuangan yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Ahmad Husein di padang, Sumatera Barat. Semua tokoh PRRI adalah para pejuang kemerdekaan. Sebagaimana ditegaskan Ahmad Husen dalam rapat Penguasa Militer di Istana Negara April Tahun 1957 bahwa landasan perjuangan daerah tetap kemerdekaan Republik Indonesia sehingga berkewajiban untuk menyelamatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konflik yang terjadi ini sangat dipengaruhi oleh tuntutan keinginan akan otonomi yang lebih luas.
Selain itu ultimatum yang dideklarasikan itu bukan tuntutan pembentukan negara baru maupun pemberontakan, tetapi lebih merupakan protes mengenai bagaimana konstitusi dijalankan. Pada masa bersamaan kondisi pemerintahan di Indonesia masih belum stabil pasca agresi Belanda. Hal ini juga memengaruhi hubungan pemerintah pusat dengan daerah serta menimbulkan berbagai ketimpangan dalam pembangunan, terutama pada daerah-daerah di luar pulau Jawa. Cikal bakal pertentangan daerah ini kemudian semakin jelas dengan dikeluarkannya Perda No. 50 tahun 1950 tentang pembentukan wilayah otonom oleh provinsi Sumatera Tengah.   Peristiwa pemberontakan PRRI terdiri dari dua macam sebab, yakni situasi nasional dan situasi di daerah.
Berikut ini adalah alasan-alasan tersebut, yaitu:
1.      Situasi nasional, yang terdiri dari alasan kondisi politik dan ekonomi. a.       Tatanan politik yang diatur oleh UUDS 1950 menuntut sikap formal-legalistik. Bangsa indonesia memasuki periode demokrasi liberal yang berdasarkan demokrasi parlementer. Para menteri bertanggungjawab kepada perdana menteri, bukan kepada presiden .Setelah dibentuknya kabinet Parlemen, kondisi politik Indonesia semakin kacau.Pecahnya Dwi-tunggal Soekarto-Hatta memperburuk kondisi perpolitikan bangsa. Pada 1 Desember 1956 Hatta mengundurkan diri secara resmi dari jabatanya sebagai wakil presiden.Hubungan Soekarno-Hatta mulai retak sejak tahun 1955. Perbedaan pendapat dan latar belakang walaupun keduanya sebagai tokoh muslim yang nasionalis, namun Soekarno cenderung ke Marxis serta bermain api dengan komunis, sedangkan Hatta cenderung ke Sosialis dan anti komunis.
b.      Kondisi perekonomian. Kegagalan ekonomi yang sedang dialami oleh pemerintah sejak awal kemerdekaan berada pada titik kekacauan.Kegagalan pembangunan ekonomi yang di alami bangsa ini sangat dirasakan oleh berbagai golongan.Kebijakan ekonomi Kabinet Hatta yang akomodatif terhadap modal asing dipertahankan oleh kabinet-kabinet berikutnya, antara lain kabinet Natsir, Sukiman, dan kabinet Wilopo. Tetapi sejak kabinet Ali I (1953-1954), haluan politik itu sama sekali ditinggalkan. Program ekonomi kabinet seringkali hanyalah sembohyan.Kabinet ini menganggap bahwa modal asing sangat merugikan bagi negara. Namun disisi lain, pembangunan administratif sangat diperhatikan.

2.      Situasi di Daerah. Daerah menganggap bahwa kebijakan pemerintah tidak sesuai dengan daerah. Sedangkan pemerintah pusat menganggap bahwa daerah kurang mampu dalam melaksanakan tugasnya. Kegagalan pembangunan ekonomi yang di alami bangsa ini sangat dirasakan oleh berbagai golongan.Salah satunya adalah golongan prajurit yang merasakan kesulitan tersebut. Tindakan-tindakan pemerintah dalam masalah ekonomi seperti penyalahgunaan devisa, pemberian ijin istimewa kepada anggota partai penyokongnya serta birokrasi yang berbelit-belit menghambat para pedagang. 

Semoga jawaban ini membantu.