Jelaskan faktor penyebab terjadinya pemberontakan PKI Madiun

Pemberontakan PKI terjadi akibat Persetujuan perjanjian Renville, sehingga kabinet Amir Syarifuddin jatuh karena dianggap terlalu menguntungkan Belanda. Perjanjian Renville dianggap tidak menjamin secara tegas kedudukan dan kelangsungan hidup Republik Indonesia. Hasil perjanjian Renville membuat posisi indonesia bertambah sulit. Isi perjanjian itu adalah sebagai berikut:
1. Wilayah Indonesia diakui berdasarkan garis demarkasi (garis Van Mook), yaitu garis khayal yang dibuat Van Mook sebagai batas wilayah kekuasaan Indonesia dan wilayah kekuasaan Belanda.
2. Belanda tetap berdaulat atas seluruh wilayah Indonesia sampai diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat yang akan segera dibentuk
3. RIS mempunyai kedudukan yang sejajar dengan Kerajaan Belanda dalam Uni-Indonesia-Belanda.
4. Republik Indonesia merupakan Bagian dari Republik Indonesia Serikat.
5. Sebelum RIS terbentuk, Kerajaan Belanda dapat menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada pemerintahan federal sementara.
Dengan disetujuinya perjanjian Renville maka wilayah Republik Indonesia semakin berkurang dan semakin sempit, ditambah lagi dengan blokade ekonomi yang dilakukan oleh Belanda. Oleh karena itu pada tanggal 23 Januari 1948 Amir Syarifuddin menyerahkan mandatnya kepada presiden Republik Indonesia. Presiden kemudian menunujuk Moh. Hatta suntuk menyusun kabinet. Hatta menyusun kabinet tanpa campur tangan golongan sayap kiri atau sosialis.[1]
Setelah menyerahkan mandatnya kepada Pemerintah Repunlik Indonesia, Amir Syarifuddin menjadi oposisi dari pemerintahankabinet Hatta. Ia menyusun kekuatan dalam Font Demokrasi Rakyat (FDR), yang mempersatukan semua golongan sosialis kiri dan komunis. Mereka mengadakan pengancaman ekonomi dengan cara emnghasut kaum buruh untuk melancarkan pemogokan di pabrik karung Delangu pada tanggal 5 juli 1948. Pada saat FDr melakukan ofensif, tampillah Musso seorang tokoh PKI yang dikirim oleh pimpinan gerakan komunis internasional ke Indonesia dengan tujuan untuk merebut pimpinan atas negara Republik Indonesia dari tangan kaun nasionalis. Ia mengembangkan politik yang diberi nama “jalan baru”. Sesuai dengan doktrin itu, ia melakukan fusi antara partai sosialis, partai buruh dan lain-lain menjadi PKI. Ia bersama Amir Syarifuddin mengambil alih pimpinan PKI itu. PKI melakukan provokasi terhadap kabinet Hattadan menuduh pimpinan nasional pada waktu itu seolah olah bersikap kompromistis terhadap musuh.
Kabinet Hatta sekalipun mendapat serangan dari kaum komunis, tetap melaksanakan program reorganisasi dan rasionalisasi. Sebagai langkah pertama untuk melaksanakan Rasionalisasi dalam Angkatan Perang, dikeluarkan Penetapan Presiden No. 1 Tahun 1948 pada tanggal 2 Januari 1948 yang isinya antara lain:
1. Pembubaran Pucuk Pimpinan TNI dan Staf Gabungan Angkatan Perang
2. Pengangkatan untuk sementara Kepala Staf umum Angkatan Perang beserta Wakilnya
3. Mengangkat Jendral Sudirman menjadi Panglima Angkatan Perang Mobil
4. Pengangkatan Angkatan Staf Markas Besar Pertempuran
Program rasionalisasi ini mendapat tantangan hebat dari kaum komunis, karena menimpa sebagian besar pasukan bersenjatanya. Tetapi politik ofensif musso itu tidak menggoyahkan kabinet Hatta yang didukung oleh dua partai politik besar pada saat itu seperti PNI dan masyumi.