tata pemerintahan di indonesia menurut UUD 1945 amandemen mempunyai 7 kunci pokok. salah satunya adalah

Tujuh kunci pokok sistem pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen:
1) Indonesia adalah negara hukum, yang dicantumkan dalam batang tubuh pada pasal 1 ayat 3.
2) Sistem konstitualisme, artinya dalam penyelengaraan pemerintahan negara berdasarkan Undang Undang Dasar yang mengatur mekanisme pembagian kekuasaan.
3) Kedaulatan berada di tangan rakyat. Oleh karena itu, saat ini pemilihan Presiden dilakuka langsung oleh rakyat.
4) Presiden adalah penyelenggara pemerintahan, bukan tertinggi dan bukan dibawah MPR.
5) Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR.
6) Menteri negara ialah pembantu presiden dan tidak bertanggung jawab terhadap DPR. Jadi, presiden memiliki hak kewenangan mutlak untuk mengangkat dan memberhentikan seorang menteri.
7) Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas.